Oleh :
Iskandar NH., SH.*
Setelah tanggal 18 Desember 2013 diputuskan oleh DPR
RI, dan ditetapkanya UU No. 06 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014 para
pelaku PNPM mengalami suasana galau, kegalauan yang muncul setelah UU Desa itu
antara lain, Keberadaan UPK dengan dana yang dikelola (SPP dan UEP) yang
dikembangkan sejak PPK hingga berevolusi menjadi PNPM MPd, dan Keberadaan kelembagaan yang dikembangkan
BKAD serta lembaga teknis pembantu BKAD (UPK, BP-UPK, TV, TP dan TPM) dan Nasib
Fasilitator dan Konsultan.
Keberadaan PNPM selama ini memang menjadi oasis yang
membanggakan ditengah semaraknya suasana pembangunanisme. Bahkan bisa dikata
menjelma menjadi habitus baru yang tidak bisa dipisahkan dengan denyutan dari
sendi pembangunan diperdesaan. salah satu contoh adalah; PNPM menjalankan
serangkaian kegiatan pembangunan dengan pedoman PTO (Petunjuk Teknis
Operasional) yang lebih manjur dalam mengerakkan partisipasi masyarakat dan
swadaya, yang kedua BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), yaitu dana yang diperebutkan
oleh desa-desa yang berpartisipasi melalui serangkaian proses tahapan yang
dilalui. mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), kemudian dibawah ke Musyawarah Desa
Khusus Perempuan (MDKP) dan akhirnya diputuskan di Musyawarah Desa Perencanaan
(MDP)., kemudian disusun Proposal, dan Tim Verifikasi mensurvei hingga di
Putuskan Prioritas Usulan melalui MAD (Musyawarah Antar Desa)., berakhir dengan
SPC (surat penetapan camat) atas nama Bupati, setelah ditetapkan dalam Musyawarah
Antar Desa (MAD Pendanaan).
Serangkaian proses panjang yang dijalani oleh PNPM MPd
itu semua, bisa dikata proses yang paling demokratis dan partisipatif, diantara
perencanaan pembangunan yang ada. over all itu semua adalah dengan
adanya tenaga Pendamping masyarakat Fasilitator Kecamatan (FK/FT) juga keberadaan
Fasilitator Kabupaten (FasFab), RMC dan NMC., tradisi baik yang terbangun
melalui pendekatan keprograman ini diharapkan mengilhami proses pembangunan
reguler yang ada dalam amar UU NO. 25 Tahun 2004., tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, lebih matang.
Bisa dibilang PNPM ini, melakukan hal yang baik meski
belum Benar secara Hukum, namun sebaliknya, proses reguler yang ada itu benar
secara hukum tapi kurang baik pelaksanaannya. dengan begitu, diharapkan UU No
06 Th. 2014 ttg Desa ini, bisa mengawinkan kebiasaan PNPM dengan Pembangunan
Reguler. dan juga bisa menjawab problem-problem keprograman yang ada di desa., persoalan yang menjadi kegalaun dari problem UPK
dengan dana bergulir yang ada ditengah masyarakat yang jumlahnya milyaran
rupiah disetiap kecamatan, jika tidak ada pendampingan apa yang terjadi dengan
dana milyaran tersebut., dan bagaimana mengawal tradisi partisipasi tentang
pembangunan partisipatif ini.
Jika kegalauan itu muncul akibat UU No. 06 Tahun 2014,
maka kita harus melihat kembali kesumber kegalauan, tentang kebijakan PNPM
berhenti seiring masa jabatan Presiden SBY
berakhir. jika ditelaah kajian yang mendalam, bahwa UU Desa yang dilahirkan
oleh Pemerintahan SBY ini, bisa disebut sebagai manifestasi dari saripati yang ada
di PNPM. itu bisa dilihat dari Draf
Naskah Akademik RUU desa, banyak sekali refferensi yang dinukil dari PNPM MPd. juga Presiden SBY pada Pidato Pengantar
sebelum disahkan RUU Ttg Desa di DPR, Presiden
meminta agar UU Desa ini dapat dilaksanakan sebagaimana PNPM MPd selama ini, serta
content draff UU ini, sudah biasa didialektikakan
oleh pelaku PNPM. maka dari itu sesugguhnya UU Desa ini sudah mewadahi dari
kegalauan para pendekar/pejuang pembengunan desa ini.
wadah untuk menjawab itu ada di UU ttg Desa No. 06. dalam
BAB X tentang BUMDes dan BAB XI tentang Kerja Sama Desa, adalah jawaban dari
kegalauan diatas, dilihat dari fungsi yang diamanatkan dalam pasal-pasal yang
ada di BAB X. yang Mengatur tentang pembentukan dan jenis usaha yang dilakukan,
mekanisme kerja dan hasil usaha yang didapatkan, dan dipertegas dengan BAB XI
tentang Kerja sama desa dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), maka penulis simpulkan bahwa; wadah dan ruang yang
harus dimasuki oleh pelaku PNPM sudah ada semua dalam UU Desa ini, pertama UPK
(unit pengelola kegiatan) bisa menjadi Badan Usaha Milik Desa Antar Desa,
dengan begitu menjawab perdebatan tentang status Hukum yang harus melindunggi
aset yang dimiliki PNPM/UPK ini, sebab keberadaan BUMDes Antar Desa ini diatur
dalam pasal 92 ayat 6; dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk
BUMDes yang merupakan milik dua desa/lebih. dengan ketentuan UU ini bisa
menjadi jawaban atas kebingungan tentang status UPK, selama ini dengan wacana pilihan-pilihan
status BPR, KOPERASI, PERSERO, BPR Syariah dan Lain-lain.
dilihat dari mekanisme dan pola kerja, Bahwa UPK PNPM
itu sudah atau telah menjalankan fungsi
BUM Antar Desa, sebagaimana dalam penjelasan UU No. 06 th 2014 ttg Desa,
Pasal 89 ayat 1, berbunyi: BUM Des dibentuk oleh pemerintah desa untuk
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi
sumber daya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan
hukum seperti perseroan terbatas, CV (commanditaire vennotschap) atau Koperasi.
oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang
dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan
pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, BUM Desa juga
dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi
lainnya, Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun
tabungan dalam skala lokal melaluI pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam,
BUM Desa dalam kegiatanya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga
berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Hal penting kedua adalah, keberadaan BKAD dan status
hukumnya: status hukum BKAD adalah dilahirkan oleh perintah Undang-Undang, melalui
Peraturan Bersama Kepala Desa, maka keberadaannya sah dan legal. pasal 92 ayat
3 berbunyi; pelaksana kerjasama desa dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang dibentuk
melalui peraturan bersama kepala desa. dilihat dari peran, fungsi, bentuk dan
mekanisme kerja BKAD yang ada disetiap kencamatan yang difasilitasi oleh PNPM
MP selama ini, maka untuk menjalankan UU desa tidak sulit untuk dilaksankan, sebab
sudah ada wadah dan organisasi BKAD yang menjadi pemangku kepentingan untuk
proses pembangunan yang partisipatif, juga BKAD sebagai pemangku kepentingan
atas dana perguliran yang dijalankan UPK melalui SPP dan UEP PNPM.
Hal ketiga, menjawab atas kegelisahan pelaku khususnya
bagi Konsultan dan Fasilitator PNPM MP. bahwa perintah UU No O6 Tahun 2014, ini
dijelaskan dalam pasal 90 dan pasal 212 dengan gamblang bahwa di butuhkan "Pendampingan"
pada ayat-ayat penjelasan yang di maksud
"pendampingan" adalah menyiapkan sumberdaya manusia dan managerial, oleh pemerintah melalui Pemerintah Propinsi
agar menyiapkan tenaga pendamping tersebut, dan menjadi fakta dan telah lazim dalam
sebuah kebijakan dewasa ini untuk agar berhasil harus menyiapkan 4 hal: Pertama
Peraturan yang baik, Kedua management, Ketiga Dana dan keempat Pendamping. .semoga
pemangku kebijakan sama dengan gagasan ini. Amin.
* penulis Sebagai pelaku PNPM di Kabupaten Kediri,
