Metrotvnews.com, Purwokerto: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mengawasi PNPM Mandiri yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Sama seperti pengawasan terhadap dana reses yang rawan ditumpangi kampanye.
"Bawaslu meminta kepada Panwaslu di tingkat kabupaten, panwascam dan pengawas pemilu lapangan di tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Kami melihat PNPM Mandiri rawan ditumpangi kegiatan kampanye," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo, Kamis (21/11).
Menurutnya, kerawanan praktik semacam itu sama saja dengan kerawanan penggunaan dana reses oleh anggota legislatif untuk kepentingan kampanye pribadi.
"Seluruh pelaksana PNPM Mandiri mulai dari aparat pemkab (pemerintah kabupaten), fasilitator, konsultan, dan pengurus unit-unit kerja kelembagaan yang dibentuk masyarakat di bawah program PNPM. Misalnya UPK, BP-UPK, BKM, TKP dan lainnya. Apalagi dalam surat Kemenkokesra dan Bawaslu sudah melarang pelaksana PNPM Mandiri bertindak sebagai tim sukses atau pendukung caleg dan capres," ujarnya.
Ia mengatakan, bagi pelaksana PNPM Mandiri yang namanya telah ditetapkan pada DPT, Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengundurkan diri. "Karena memang itu dilarang dan sangat rawan PNPM Mandiri dipakai untuk kepentingan politik mereka," tandasnya. (Liliek Dharmawan)
Editor: Patna Budi Utami
Sumber : http://www.metrotvnews.com/
.jpg)
0 komentar :
Posting Komentar