RBM Kediri, Sesuai dengan Undang
Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014,
pasal 114 tentang pembengunan desa ayat ( 1 )
berbunyi Perencanaan pembangunan desa di susun berdasarkan hasil
kesepakatan dan musyawarah desa, hal ini harus menjadi pedoman dan acuan, agar
program desa menjadi acuan untuk menapak
pada tahap pematangan konsep pembangunan desa, dan yang lebih penting lagi
pemerataan harus di kedepankan sesuai dengan usulan warganya serta tidak
terjadi diskriminatif,
Senin 26 Januari 2015 di Desa Ngino Kec,Plemahan
Kab,Kediri Jawa timur, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrengbangdes
) pertama di buka oleh Camat Plemahan,
hadir peserta rapat diantaranya RT,RW,BPD,LPMD,KPMD, Kepala desa dan para tokoh
pendidikan,kesehatan, utusan perempuan dan tokoh lainnya, H,Abdul Karim,SH
kepala desa Ngino mengatakan di dalam
Musrenbang ini adalah tahap validasi, karena sebelumnya sudah di laksakan di
tingkat RT dan Dusun,akan tetapi ini bukan harga mati, jadi masih terbuka
apabila masih ada usulan yang belum tertampung, ungkap Pak Karim di hadapan
pserta rapat,
Sementara itu Camat Plemahan dalam sambutannya
menjelaskan, karna ada kebijakan pemerintah Musrenbangdes bulan Januari ini adalah yang
pertama, dan bulan Juli harus di adakan lagi, ini untuk kegiatan pembangunan
th,2015, dan intinya tim 11 yang sudah di bentuk harus menjaring semua aspirasi
dari semua unsur masyarakat, tegas H.Amad Wito,SH,Msi yang di dampingi Kapolsek
dan Danramil , rapat RPJMDes bisa juga di sebut Garis garis besar haluan desa
dalam rentang 6 th yang akan datang, sesuai dengan visi misi kepala desa pada
konsep tahap awal pencalonan untuk menjadi Kades, lanjut Ahmad Wito,
Apa saja yang harus menjadi prioritas
Pertama soal pangan,sesuai dengan program pemerintah
Joko Widodo Yusuf Kalla,maka yang harus di utamakan yaitu bidang pertanian,
dalam waktu 3 tahun ke depan,Indonesia harus tuntas masalah pangan, swasembada
pangan jelas pak Camat kepada peserta
musyawarah,Pendidikan dan Kesehatan juga perlu di utamakan, karena itu
seandainya masih belum masuk usulan seputar pelayanan kesehatan di masukkan
dalam RPJMdes, contoh mobil siaga untuk ibu hamil, Beras Miskin ( Raskin ),
PKH, bantuan langsung tunai/BLT,sebab ke depan Pemerintah Pusat dan Propinsi
sudah tidak akan membantu dana yang masih mampu di tangangani pemerintahan
desa,kecuali pembangunan yang berskaka besar.
Yang menarik di tempat yang sama, dalam sesi
pemberdayaan ekonomi, tokoh desa setempat yang juga anggota LPMD, Imron Sodik menawarkan pelatihan secara
gratis kepada pemuda atau siapa saja yang ingin belajar pertukangan,ukir
kayu,alat sudah lengkap ungkap pengusaha mebeler itu.
Di tempat terpisah H.Abdul Karim, SH di konfirmasi
seputar para Konsultan/FT PNPM yang sampai saat ini belum memberi pendampingan
kepada masyarakat juga menyesalkan, contohnya waktu pak camat memberi arahan
musrenbang itu, materinya kurang luas, hanya di ambil intinya, lain kalau dari
FT cakupannnya runut, alasan pak kades
yang di dampingi Kader Desa Ris Indrayanti. (Abu Hs)
