LOWONGAN PEKERJAAN POSISI FK & FT PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA TIMUR

Sumber : http://pnpm-jatim.blogspot.com/2014/02/lowongan-pekerjaan-posisi-fk-ft-pnpm.html

Read More

PENGELOLAAN PINJAMAN BERMASALAH

Pujon – Malang (RBM) – Kota Malang ditunjuk menjadi tempat pelaksanaan Kegiatan “Penguatan Kelembagaan BKAD & UPK Untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kawasan, pada Rabu – Jumat (18-20/12/2013) yang tepatnya bertempat di Grand Pujon View Hotel & Resort. Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan Tim Faskab yang juga bertugas untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan Pengelolaan Pinjaman Bermasalah.

Andi Laksono selaku Faskeu Kabupaten Kediri menerangkan bahwa penanganan masalah dengan nilai penyimpangan dana yang begitu besar tentu saja tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga proses monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penanganan maslah terus dilakukan, kegiatan evaluasi memperhatikan terhadap pola penyelesaian serta target capaian yang didapat pada setiap minggunya. Kegiatan evaluasi juga dimaksudkan untuk mendapat alat ukur terhadap pola penyelesaian masalah yang telah ditetapkan.

“Disini peran kelembagaan BKAD, dalam hal ini BP-UPK sebagai lembaga pegawas yang berbasis partisipasi masyarakat belum secara optimal menjadi lembaga yang dapat memberikan ruang kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan program, serta komunikasi yang kurang efektif kelembagaan BKAD dengan pihak Desa”, ungkap Andi dalam keterangannya.

Beliau juga menambahkan, bahwa lemahnya kompetensi serta kurang perdulinya pengurus UPK terhadap permasalahan yang ada, sehingga permasalahan yang muncul diasumsikan sebagai masalah fasilitator, dan sehingga tugas fasilitator yang harus menangani dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga perlunya mengkaji lebih dalam efektivitas pola penyelasian yang ditetapkan dengan kondisi masalah dan karakter masyarakat. Harus ada langkah-langkah alternatif yang dapat dipilih diluar pola penyelesaian yang dimandatkan oleh program, dan perlunya pendekatan khusus terhadap masalah penyimpangan dana yang dilakukan oleh Kepala Desa, karena dampak politiknya terhadap situasi yang dipilih apabila dalam pola penyelesaian kurang tepat dapat mempersulit penanganan masalah yang ada. (Dhea RBM)

Read More

PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DENGAN PENDEKATAN KARAKTER

Pujon – Malang (RBM) – Acara yang digelar di Grand Pujon View Hotel & Resort bertajuk Penguatan Kelembagaan BKAD & UPK Untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kawasan, pada Rabu – Jumat (18-20/12/2013) dihadiri oleh PjOKab Kediri, Agus Djuadi, SH bersama Tim Faskab Kediri, dan kurang lebih 300 peserta dari BKAD dan UPK di wilayah kabupaten Kediri.

Hawa dingin dan hujan deras yang terus mengguyur Kota Pujon, namun tidak menyurutkan semangat para peserta untuk mengikuti pelatihan yang dibuka pukul 14.00 WIB oleh Agus Djuadi selaku PjOKab Kediri. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut juga menghadirkan Endro Puji Astoko, SP, MMA selaku Ketua Konsorsium Nanas Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Direktur dan Manajer Langgeng Swalayan, Ketua Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Langgeng Mulyo, Pengelola Manajemen Pasar Wisata Gunung Kelud, Direktur CV. JOYO MENIR Kediri, Ketua Asosiasi Nanas Kabupaten Kediri, dan Pegurus AKRINDO Kabupaten Kediri.

Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan, bahwapertumbuhan ekonomi perdesaan bertumpu pada dua hal yaitu pemberian kesempatan yang luas pada pelaku ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kesejahteraan bersama. Sedangkan modal awal yang harus disiapkan adalah niat, kemauan, amanah, ulet san inovatif.

“Tips untuk memulai usaha baru itu harus dimulai dengan ide yang sederhana tetapi berpangkal dari pengamatan yang jeli pada lingkungan termasuk hal-hal yang trendy. Ada konsep yang jelas karena merupakan ruh dari usaha, juga dimulai dari apa yang dimiliki sendiri baik dari aspek keuangan maupun kompetensi, dan terakhir, ada bidikan pada target pasar yang jelas” ungkapnya dalam penyampaian materi pada kegiatan tersebut.

Endro Puji juga menyampaikan, bahwa kenyataan yang ada di Pedesaan ada potensi SDA lokal yang melimpah, SDM mumpuni terbatas, kelembagaan yang ada belum optimal, data potensi lemah, kualitas dan kontinuitas lemah, individualistis masih tinggi dan kreatifitas dan inovasi masih lemah. Jadi diharapkan masyarakat pedesaan harus bisa membangkitkan jati diri, melatih tenaga profesional, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi, bisa menangkap peluang disekitarnya.

“Yang terpenting adalah menumbuhkan jiwa wirausaha dan membangun pola pikir positif” imbuh Endro Puji sambil memberikan semangat kepada peserta pelatihan. (Dhea RBM)

Read More

BLM Integrasi Tahun Anggaran 2013 sebesar 4.250 Milyar Rupiah

Kediri  – Suasana Hall Insumo Palace Hotel tampak ramai oleh peserta pelatihan Sekdes dan LPMD Tahun Anggaran 2013 bekerjasama dengan PNPM MPd Integrasi SPP SPPN Kabupaten Kediri pada Kamis (12/12/2013). Kegitan yang dihadiri oleh PjOKab Kediri, Agus Djuadi, SH. Tim FASKAB PNPM MPd Integrasi kabupaten Kediri, Dodik, SH selaku perwakilan dari DPRD Kabupaten Kediri, dan para Sekretaris Desa dari 22 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri membuat Hall Insumo Palace Hotel penuh.

Dalam kesempatan tersebut, Iman Rahman Heru Wijaya, SH selaku Fasilitator Kabupaten Kediri yang baru 2 bulan menjabat ini menyampaikan bahwa tugas dari Faskab Integrasi adalah mengawinkan antara kepentingan antar Teknokratis dan SKPD dengan Partisipatif. Yang menjadi stressing atau titik berat pada Tahun Anggaran 2014 adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintah lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

“BLM Integrasi Tahun Anggaran 2013 ini sebesar 4.250 milyar rupiah, jadi Backman-nya seorang Fasilitator harus berpikir bagaimana desa bisa mendapat dana yang lebih banyak. Sedangkan BKAD Sendiri bertugas untuk mengelola dan melestarikan asset dengan unit-unit kerja kelembagaan baik dari desa maupun kecamatan”, ungkap pria yang akrab disapa Heru ini.

Dalam kegiatan ini juga hadir perwakilan dari BAPEDA, Catur yang mengatakan bahwa BA Musrenbang Cam boleh dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan SKPD, seharusnya menyikaspi dengan pertanyaan bagaimana mekanisme hal tersebut agar usulan desa dapat terkawal.

Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan dalam rangka pengintegrasian adalah, perencanaan pembangunan desa ( RPJMDes dan RKPDes), penimgkatan manajemen pemerintahan desa, penyelenggaraan perencanaan, peningkatan dukungan keberlanjutan dan kemandirian RBM, peningkatan dukungan keberlanjutan dan kemandirian TPM, serta peningkatan dukungan pemerintahan dan DPRD. (Dhea Daffa)

Read More

Sebuah Program Tidak Selamanya Ada, Tetapi Akan Ada Berakhirnya

Mojoroto – Kediri (RBM PNPM) – Sarasehan Tim Pelatih Masyarakat (TPM) Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kediri, yang bertempat di Rumah Makan Bukit Bintang Klotok Kecamatan Mojoroto, Senin (16/12/2013) dihadiri oleh 66 peserta anggota TPM.

Iman Firman Heru Wijaya, SH. selaku Fasilitator Kabupaten Kediri menyampaikan dalam sambutannya bahwa TPM adalah sebagai pelaksana pelatihan di Tingkat Kecamatan, selain itu juga bertugas sebagai narasumber  saat Pelatihan di Tingkat Kecamatan. Beliau juga mengatakan bahwa TPM sebaiknya tidak merangkap jabatan dalam kelembagaan.

“TPM itu diangkat oleh BKAD dengan menurunkan SK BKAD dan pembiayaannya bersifat ad cost”, Heru menyampaikan dalam sambutannya.

Dalam acara tersebut hadir pula Asisten Faskab, Anang, SH. yang menyampaikan bahwa sebuah program tidak akan selamanya ada, tetapi pasti akan ada berakhirnya. Oleh karena itu bagaimana PNPM MPd di Kabupaten Kediri ini masih bisa eksis dan dinikmati masyarakat untuk jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini beliau, menegaskan bahwa TPM sudah sudah dibentuk, namun kegiatan dan tindak lanjutnya belum ada.

“Lalu kenapa Community Basic Monitoring (CBM) dibentuk? Nah, CBM dibentuk agar monitoring dalam rangka  pelaksanaan program bisa lebih ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, karena selama ini monitoring yang sudah ada masih kurang efektif bahkan bisa dikatakan masih belum memenuhi standart” Anang menjelaskan.

Beliau juga menambahkan bahwa dalam segi formalitas yang belum melibatkan partisipasi masyarakat untuk bisa ikut dalam perjalanan program. Bahwa apa yang sudah dilakukan TPM setelah dibentuk dari awal, hingga kini belum ada hasilnya. Oleh karena itu masih perlu peningkatan kapasitas, apabila tahun depan Divisi CBM masih ada anggaran dana. (Dhea Daffa-RBM)

Read More